Posisi dan Struktur Hutang Indonesia 2014–2024: Tren, Jenis, dan Dampaknya terhadap Perekonomian

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, utang negara menjadi salah satu isu utama dalam kebijakan fiskal Indonesia. Dengan peningkatan yang signifikan dari Rp5.780 triliun pada 2014 menjadi Rp16.601 triliun pada September 2024, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola beban utang sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi.

Seiring meningkatnya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 54,68% (2014) menjadi 74,97% (2024), banyak pertanyaan muncul mengenai keberlanjutan kebijakan utang dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Artikel ini akan membahas posisi utang, jenis dan komposisinya, serta indikator penting dalam mengukur risiko utang luar negeri Indonesia.

Posisi Utang Indonesia 2014–2024

Total utang publik Indonesia mengalami lonjakan drastis dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 25,53% dari total utang (sekitar Rp4.238 triliun) berasal dari kreditur asing, yang mengindikasikan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.

Meskipun rasio utang luar negeri terhadap PDB sebesar 38,75% masih di bawah batas aman UU No. 17 Tahun 2003 (60%) dan ketentuan IMF, ada kekhawatiran bahwa rasio utang luar negeri terhadap ekspor yang mencapai 156% menunjukkan ketergantungan tinggi pada pembiayaan eksternal tanpa adanya penguatan sektor riil.

Jenis Utang dan Komposisinya

Struktur utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN), yang mencakup sekitar 88% dari total utang. Namun, kepemilikan SBN saat ini memperlihatkan tren yang dapat berdampak pada kebijakan moneter dan stabilitas keuangan nasional:

• 📌 Bank Indonesia memegang 26% dari total SBN yang beredar, meningkatkan risiko konflik kepentingan antara kebijakan moneter dan pembiayaan fiskal.


• 📌 Bank umum (konvensional & syariah) memiliki 19%, yang menunjukkan peran perbankan lebih sebagai pembiaya pemerintah dibandingkan sebagai intermediari dalam perekonomian.

Ketergantungan terhadap SBN sebagai sumber utama pembiayaan menunjukkan bahwa tekanan terhadap imbal hasil (yield) SBN dapat menjadi tantangan serius bagi kebijakan moneter dan pasar keuangan Indonesia dalam jangka panjang.